TAGS  Katar

Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum berhasil melepas kepemilikan sahan di PT. Delta Djakarta, Tbk sebesar 26,25 persen. Hal itu di nilai akibat lemahnya lobi-lobi pemprov DKI Jakarta terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpapar covid-19. Sebagian kalangan menyebut perlu ada pejabat pelaksana harian (Plh) untuk menggantikan sementara tugas-tugas kedua orang pimpinan di Ibukota tersebut.

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto mengatakan, penghargaan Sustainable Transport Award (STA) dari Institute For Transport Development Policy (ITDP) sebaiknya tidak disikapi berlebihan oleh semua pihak sehingga terlena dan lupa

Ketua Koaliai Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto menilai, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan lagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi di wilayahnya mulai Senin (12/10/2020) ini berisiko besar menaikkan la

Ketua Koalisi Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto mendukung penerbitan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perpu) tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Pasalnya, Perpu pengganti UU tentang Pilkada serentak 2020 belum m

Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan melakukan mutasi, rotasi, mutasi dan demosi, menimbulkan masalah dan protes.

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membubarkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan segera menggantinya dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pemutusan Mata Rantai (TGU

Kebijakan DPRD DKI Jakarta yang kembali melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke berbagai daerah di Tanah Air menjadi polemik. Sebagian kalangan menilai kegiatan itu tidak patut dilaksanakan di tengah wabah pandemi covid-19 masih menjadi kekuatiran.

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto menilai, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap III di Jakarta yang dimulai pada 22 Mei hingga 4 Juni 2020 merupakan periode krusial dan masa genting bagi kehidupan di Ibukota.

Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) melaporkan dugaan korupsi yang terjadi pada pembangunan menara telekomunikasi mikro seluler (Mikrosel) oLeh pihak ketiga.