TAGS   Kepala Daerah

Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN) Ahmad Sulhy menilai siapa pun berhak memilih, dicalonkan dan dipilih menjadi cagub DKI Jakarta pada pilkada mendatang.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju Pilkada 2022dan Pilkada 2023 tetap digelar. Hal ini agar pemerintah daerah (pemda) yang masa jabatan pimpinannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023 itu bisa bekerja optimal.

Dana dari partai pendukung Gibran-Teguh pun tidak ada

Pakar kebijakan publik Universitas Nasional, Chazali Situmorang mengatakan, selama pandemi Covid-19, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan dua regulasi untuk kepala daerah.

Ketentuan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota telah termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Di antaranya ada pada pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 6 tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Salah satu poin dalam instruksi itu menyebutkan kepala daerah akan diberhentikan apabila lalai

Pemerintah pusat meminta semua kepala daerah serius menerapkan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan covid-19 di daerah masing-masing.

Ketua Koalisi Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto mendukung penerbitan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perpu) tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Pasalnya, Perpu pengganti UU tentang Pilkada serentak 2020 belum m

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sedih di bawah kepemimpinannya selama empat tahun, sebanyak 103 kepala daerah terjaring penangkapan Operasi Tangkap Tagan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan surat tembusan terkait 10 kepala daerah yang memberikan dukungan kepada capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi).