Pakar Hukum Acungi Jempol Langkah Kejagung dalam Kasus Mafia Migor

Minggu, 20 November 2022 03:25 WIB

Share

Terasjakarta.poskota.co.id - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus mafia minyak goreng (migor). Pangkalnya, turut melibatkan otoritas terkait dengan tujuan memperbaiki sistem secara komprehensif sehingga tidak hanya fokus dalam penanganan hukum yang terjadi.

"Saya kira bagus dalam pengertian membuka masalah secara menyeluruh. Saya yakin dari dua tersangka itu akan terkuak yang lainnya dan bisa diselesaikan bersama-sama. Masuk dari satu kasus enggak apa-apa, tapi menemppatkan kasus itu dari sistem, kira-kira ada masalah lain? Di arahkan ke sana," ujarnya dalam diskusi "Kejaksaan Turun Tangan, Mafia Migor Kebingungan" di sela-sela Sound of Justice di SMESCO, Jakarta, pada Sabtu (19/11).

Lebih jauh, Fickar menerangkan, perlunya keterlibatan instansi lain, khususnya Kementerian Perdagangan (Kemendag), dalam membenahi sistem, termasuk tata niaga perdagangan, dalam pengusutan kasus ini agar terjadi pembenahan secara komprehensif.

"Kenapa ada mafia migor, artinya apa? Ada sistem perdagangan tidak sehat. Menurut saya, Mendag (Menteri Perdagangan) harus ikut. Kalau hanya penindakan (hukum), tidak akan selesai, pasti akan ada penyelewengan (lagi di kemudian hari)," katanya.

"Pendekatan (hukum) penyelesaiaan masalahnya? Menurut saya, memang mengobati, tapi tidak menyehatkan karena ada penyakit lain, kecuali kalau sistem perdagangannya juga diperbaiki.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, dalam kesempatan sama mengungkapkan, pihaknya turut menggandeng Kemendag dalam menangani mafia migor yang ditaksir merugikan negara hingga Rp18 triliun. Pangkalnya, melambungnya harga dan minimnya stok migor berdampak signifikan terhadap masyarakat luas bahkan menimbulkan kondisi darurat.

"Kondisi saat kasus minyak goreng dalam keadaan darurat. Sampai dalam 3 bulan, negara menggelontorkan Rp56 triliun (untuk bansos). Kalau tidak cepat, bisa-bisa kita tidak digaji. Jadi, mau tidak mau, harus ada simultan dalam penanganan, satu sisi (juga) ada pencegahan waktu kita penindakan. Kita juga bantu Kemendag memitigasi risiko. Tata kelola harus kita bangun," ungkapnya.

Jaksa Agung, Burhanuddin.

Sementara itu, dalam kesempatan sama, jurnalis Aiman Wicaksono juga mengapresiasi langkah Kejagung dalam mengusut kasus korupsi migor. Pangkalnya, langsung berdampak positif terhadap dinamika di lapangan. Ini berdasarkan pengalamannya saat menginvestigasi perkara tersebut.

"Ketika saya lakukan investigasi, kejaksaan belum turun. Sekitar 10-12 hari kemudian, kejaksaan mulai melakukan penangkapan, penyelidikan, dan sebagainya, dan ada penetapan tersangka lagi, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag. Enggak main-main. Anehnya, dua hari kemudian, saya investigasi di tempat sama, enggak ada antrean (masyarakat membeli migor) lagi. Artinya, mafia minyak goreng itu nyata ada dan hari ini harga turun dan berangsur-angsur normal," tuturnya.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar