Rekan Anies Minta KPK Tidak Politisasi Hukum

Senin, 3 Oktober 2022 12:09 WIB

Share
ilustrasi gedung KPK (ist)
ilustrasi gedung KPK (ist)

Teraajakarta.poskota.co.id - Isu ketua KPK yang memaksakan keinginan agar kasus dugaan penyelewengan anggaran dalam Formula E yang sukses di gelar Anies Baswedan pada Juni 2022 lalu sedang ramai menjadi pembicaraan publik. 

Juru bicara Rekan Anies, Dedi Satria menyebut, alih-alih menegakan hukum, KPK ditenggarai bermuatan politik dalam penanganan kasus tersebut. Ia veralasan bahwa penggunaan anggaran di luar ketentuan perundang-undangan penggunaan keuangan tidak memenuhi bukti yang kuat. 

"Kuat dugaan KPK sedang berpolitik terkait dengan pilpres 2024, dimana ada kekuatan politik yang tidak menghendaki Anies Baswedan maju sebagai calon presiden," ujar Dedi, dalam keterangan tertulis, Senin (3/10/2022). 

Pasalnya menurut Dedi, aneh ketika KPK ngotot melakukan penyidikan terhadap sebuah kasus yang tidak ada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). 

Dalam amar putusan MK terhadap gugatan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor, MK mengabulkan permohonan penggugat pada tanggal 25 Januari 2017.

Terhadap amar putusan  tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aparat penegak hukum harus membuktikan adanya kerugian negara sebelum dilakukan penyelidikan perkara korupsi, sebab banyak penyidikan yang sewenang-wenang.

"Jelas MK tidak bisa menentukan adanya kerugian negara sehingga tidak bisa melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi dalam pelaksanaan formula E," jelas Dedi. 

Selain itu, kata Dedi yang berwenang menentukan kerugian negara adalah BPK lewat hasil audit. 

"Ini sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 yang mengatur tugas BPK salah satunya adalah Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintahan," tegasnya. 

Selain BPK, bisa juga dilakukan oleh BPKP hal ini sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar