BUMD yang Tidak Punya Untung Lebih Baik Digabungkan

Senin, 20 Juni 2022 16:29 WIB

Share
BUMD yang Tidak Punya Untung Lebih Baik Digabungkan
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Haji Rasyidi.

Terasjakarta.id - Komisi C DPRD DKI mengusulkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memiliki keuntungan dan cenderung merugi supaya bergabung. Hal itu sebagai langkah antisipasi kerugian lebih besar.

Wakil ketua Komisi C Haji Rasyidi mengatakan, usulan tersebut sudah lama disampaikan, namun hingga saat ini belum mendapat respon. Ia mengaku pada anggaran tahun selanjutnya pihaknya tidak akan memberikan izin penyertaan modal kepada BUMD.

"Kita di komisi c sudah jauh hari menyampaikan agar BUMD yang tidak memiliki keuntungan supaya bergabung. BUMD yang selaras sebaiknya bersatu. Langkah tersebut dimaksudkan untuk meminimalis kerugian," kata Rasyidi kepada wartawan, di gedung DPRD DKI, Senin (20/6/2022).

"Kedepan kita akan melakukan pemantauan lebih mendalam soal pemberian pernyertaan modal. Intinya perusahaan itu harus untung, mana mungkin setiap tahun BUMD terus diberi PMD, kapan pemerintah daerah mendapat untung," sambungnya.

Untuk itu Rasyidi menyarankan kepada Pemerintah DKI untuk mengevaluasi secara total rugi usaha BUMD tersebut. Menurutnya, Pemprov DKI harus melakukan audit seluruh BUMD Jakarta dengan mengunakan auditor terpercaya.

"Sebaiknya dilakukan audit kepada seluruh BUMD DKI. Nah, mana yang bermasalah dan tak memiliki deviden yang bagus bahkan setiap tahun dapat pmd sebaiknya dibubarkan atau bergabung dengan BUMD yang punya tujuan sama," ujar pak haji biasa disapa.

"Saya ambil contoh, BUMD pangan saat ini ada beberapa, kenapa tidak digabung saja, apalagi sama tujuan yakni kebutuhan warga atau pangan, kenapa harus banyak. Cukup satu pintu dengan tujuan sama," punkasnya.

Sebelumnya, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP-BUMD) DKI Jakarta mencatat akumulasi rugi usaha 7 BUMD Jakarta sejak tahun 2017-2021 mencapai nilai Rp. 1,86 Triliun.

Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto Senin (20/6), menyesalkan melempemnya kinerja BUMD yang mengakibatkan kerugian uang negara yang cukup besar. Padahal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menyetujui Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada pemprov DKI Jakarta.

“Akumulasi PMD DKI Jakarta yang telah disetujui DPRD DKI Jakarta sejak tahun 2017-2021 nilainya bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Namum hasilnya tak berbanding lurus dengan perolehan laba usaha dari 7 BUMD Jakarta itu,” kata SGY sapaan akrabnya di Jakarta, Senin (20/6).

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar